Awas kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap. Jangan perburuk keadaan dengan membakar !
Posko Kebakaran Hutan dan Lahan:
+62 8131 00 35000
+62 8131 62 35000
Jum'at, 12 Juli 2019 09:08

KLHK Tingkatkan Koordinasi Penanganan Karhutla Menghadapi Puncak Musim Kemarau

 

KLHK dan para pihak terus memperkuat koordinasi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun 2019 yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Puncak musim kemarau menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Koordinasi yang kuat dengan para pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla, baik koordinasi di tingkat pusat maupun di daerah. Sebagai bentuk koordinasi, KLHK berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian/instansi lain, baik oleh Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan juga BNPB.

Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, hari ini hadir dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam. Sebelumnya, KLHK juga menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNPB dan Kemenko PMK beberapa waktu yang lalu.

Dalam arahannya, Raffles menjelaskan bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian karhutla di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu Presiden juga secara rutin memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan tiga tahun berturut-turut, 2016 hingga 2018.

“Sebagai perwujudan kebijakan tersebut, KLHK telah melakukan berbagai upaya pengendalian karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan di tingkat tapak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, sebelum kebakaran terjadi,” jelas Raffles.

Raffles menegaskan bahwa dalam pencegahan karhutla, masyarakat diperankan sebagai subjek yang harus terlibat dalam setiap kegiatan di tingkat tapak.

Sebagai kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2019 ini, BNPB juga menurunkan 1500 lebih personil Satgas Gabungan yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, dan masyarakat ke tiga provinsi rawan yaitu Sumsel, Riau, dan Kalbar. Satgas Gabungan ini akan siaga selama kurang lebih empat bulan di desa-desa rawan untuk memantau secara langsung kondisi di lapangan.

Selain itu, sebagai upaya penanganan karhutla pada musim kemarau nanti Pemerintah Daerah/Provinsi tetap meningkatkan upaya pemantauan titik panas (hotspot) di lapangan, menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan mengaktifkan posko siaga karhutla, mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk penanggulangan karhutla, meningkatkan patroli di tingkat tapak, serta mensosialisasikan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat.

CETAK
Kontak

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 13
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Tel/Fax : 021-5704618

Total Visitors