LANGIT BIRU TANPA KABUT ASAP, CEGAH KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Posko Kebakaran Hutan dan Lahan:
+62 8131 00 35000
+62 8131 62 35000
Jum'at, 12 Juni 2020 21:06

PENGENDALIAN KARHUTLA DI TENGAH MASA PANDEMI COVID-19

Jakarta, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Jumat, 12 Juni 2020.

Menghadapi musim kemarau pada 2020, selain memunculkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), juga memiliki dampak lanjutan langsung berupa meningkatnya risiko penularan COVID-19 pada masyarakat di sekitar wilayah karhutla. Bagaimana menghadapi ancaman asap dan karhutla sebagai langkah mitigasi pada masa pandemi menjadi topik bahasan pada Talkshow Ruang Publik Radio KBR (12/06).

Talkshow menghadirkan dua narasumber yaitu: Anis Aliati (Kasubdit Pencegahan Karhutla-Direktorat PKHL, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK); dan Bambang Hero Saharjo (Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB).

Mengawali dialog, menjawab pertanyaan tentang kondisi titik panas (hotspot) pada tahun 2020, Anis menjelaskan bahwa menurut pantauan Satelit Terra Aqua (LAPAN) sampai dengan 31 Mei terpantau hotspot sebanyak 719 titik di seluruh Indonesia. Sampai dengan 11 Juni terpantau 731 titik. Jika dibandingan dengan tahun 2019 pada periode yang sama terdapat penurunan sebanyak 335 titik atau sebesar 31,43%. Tiga provinsi dengan hotspot terbanyak adalah wilayah Provinsi Riau (263), Sulawesi Selatan (102), Kepulauan Riau (99).

“Karhutla pada umumnya terjadi dengan modus pembakaran yang sering teridentifikasi berupa tindakan pembukaan lahan dengan membakar yang dilakukan oleh oknum masyarakat maupun korporasi. Pembukaan tersebut dilakukan untuk berbagai kepentingan, seperti penyiapan lahan untuk budidaya, pemukiman dan peruntukan lainnya”, jelas Anis menjelaskan penyebab karhutla.

Mengenai dampak karhutla bagi masyarakat, Bambang menyatakan bahwa hasil studi tahun 2015 Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA menyebutkan asap kebakaran gambut mengandung 90 senyawa gas yang berbahaya bagi manusia, seperti furan dan hidrogen sianida.

“Oleh karena itu upaya pencegahan harus terus dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah, dan masyarakat yang terkena dampak langsung karhutla. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama", lanjut Bambang.

Bambang juga menegaskan terkait tanggung jawab koorporasi dalam regulasi, bahwa ketika suatu koorporasi punya kegiatan usaha baik kehutanan maupun perkebunan maka wajib melindungi arealnya dari kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Anis mengungkapkan bahwa sejak tahun 2015, pemerintah merubah paradigma dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dari yang sebelumnya fokus pada upaya pemadaman, sejak tahun 2015 lebih fokus pada upaya pencegahan.

"Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama fokus pada upaya pencegahan baik dari sisi penganggaran maupun operasional kegiatan”, tegas Anis.

Selanjutnya mengenai pengaruh adanya pandemi Covid-19 terutama terkait anggaran pengendalian karhutla, Anis menerangkan bahwa anggaran kementerian/ lembaga termasuk anggaran penanganan karhutla dilakukan refocusing untuk penanganan covid-19 di Indonesia, namun kondisi ini tidak menurunkan semangat dan upaya pengendalian karhutla. Pendanaan untuk pengendalian karhutla selain dari APBN juga dapat diupayakan melalui sumber lain melalui mekanisme kerjasama dengan para pihak antara lain dari non pemerintah yang berkomitmen dan berperan nyata mendukung upaya pengendalian karhutla.

Menyambung hal tersebut, Anis mengungkapkan bahwa Manggala Agni tetap melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak, patroli sekaligus melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19. Disamping itu melakukan kegiatan sosial seperti menyemprotkan disinfektan, membagikan masker, handsanitiser dan sembako kepada masyarakat.

“Potensi terjadinya karhutla harus dapat dikendalikan agar tidak terjadi bencana asap yang dapat menambah permasalahan lagi bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi. Sosialisasi dan kampanye untuk penyadartahuan kepada masyarakat dilakukan dengan meminta dukungan para pemuka agama di Indonesia”, pungkas Anis.

Talkshow dipandu oleh host Eka July yang berlangsung selama satu jam ini disiarkan secara langsung pada seratus jaringan radio KBR dan kanal youtube BERITA KBR.

CETAK
Kontak

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 13
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Tel/Fax : 021-5704618

Total Visitors