Langit biru tanpa asap, STOP kebakaran hutan dan lahan
Posko Kebakaran Hutan dan Lahan:
+62 8131 00 35000
+62 8131 62 35000
Kamis, 18 Juni 2020 11:01

KLHK ANTISIPASI KARHUTLA DI BALI DAN NUSA TENGGARA

Memasuki musim kemarau, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang ajak semua UPT Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah di Bali dan Nusa Tenggara bersama mengantisipasi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini diungkapkan pada rapat koordinasi virtual yang diselenggarakan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusa Tenggara (15/6).

Kepala P3E Bali Nusa Tenggara Rijaluzzaman dalam sambutannya mengungkapkan acara ini di laksanakan untuk menindaklanjuti arahan dari Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim untuk menjalin sinergi dengan UPT Kementerian/Lembaha, BPBD, dan Pemerintah Daerah untuk menghadapi musim kemarau pada Agustus mendatang.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menjalin komunikasi para pemangku kawasan dan juga pemerintah daerah terkait permasalahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Basar Manullang mengungkapkan Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebagian akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kemarau normal dan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli-Agustus 2020.

“Kami mengharapkan agar semua pihak meningkatkan kesiapsiagaan dan mempersiapkan langkah-langkah pengendalian agar kejadian karhutla di wilayah Bali Nusa Tenggara tidak terjadi,” jelas Basar.

“Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan frekuensi pengecekan lapangan/groundcheck, terutama di wilayah rawan kebakaran dengan mengkoordinir semua potensi daerah seperti pemerintah kabupaten/kota, TNI, POLRI, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat,” ucap Basar.

Direktur Pengendalian Karhutla mengingatkan pemerintah daerah harus segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan satuan tugas dan pembentukan pos komando dalkarhutla bagi daerah-daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah hotspot dan kejadian karhutla, atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG. Hal ini untuk mendorong mobilisasi sumber daya pengendalian karhutla ke wilayah-wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat.

“Banyak upaya yang harus kita siapkan dalam pengendalian karhutla seperti kesiapan tenaga dan sarana prasarana pengendalian karhutla serta mengaktifkan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA),” tambah Basar.

“Dalam upaya pengendalian karhutla kita harus melibatkan semua pihak termasuk mengajak para pemuka agama agar mengajak masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan," ucap Basar.

“Masalah anggaran memang menjadi permasalahan pengendalian karhutla tahun ini, namun kita harus tetap bergerak membentuk social comunity power dalam pengendalian karhutla,” pungkas Basar.

 Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wil. Jawa Bali Nusa Tenggara (PPIKHL) Haryo Pambudi mengungkapkan bahwa dalam upaya pengendalian karhutla Balai PPIKHL Wil. Jabanusra juga sudah membangun jejaring baik UPT Kementerian LHK, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan BPBD yang berada di wilayah kerja Balai PPIKHL Wil. Jabanusra.

“Kami berusaha untuk hadir dalam upaya pengendalian karhutla pada sembilan provinsi yang masuk dalam wilayah kerja Balai PPIKHL Wil. Jabanusra serta membangun jejaring di wilayah tersebut,” ungkap Haryo.

Hadir dalam pertemuan ini UPT Kementerian LHK (P3E, BPPIKHL, BKSDA, BTN, BPDAS, BPHP) di Bali dan Nusa Tenggera, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD Provinsi Bali, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPBD Kabupaten Se Bali dan Nusa Tenggara.

CETAK
Kontak

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 13
Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270
Tel/Fax : 021-5704618

Total Visitors