KOLABORASI DAN SINERGI KUNCI KEBERHASILAN PENURUNAN LUAS KARHUTLA
17 Mei 2024 | 225

Kolaborasi dan sinergi merupakan kunci dalam keberhasilan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinluri dalam Rapat Kerja Ekoregion Sumatera Tahun 2024 dengan tema Kolaborasi dan Sinergitas Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Landscape dan Seascape di Ekoregion Sumatera yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan (16/5/2024).
Thomas menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah di wilayah Sumatera yang telah melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), bersama-sama juga dengan brigdalkarhutla, volunteer dan Manggala Agni.
“Dukungan dan kerjasama semua pihak yang telah dilakukan hingga saat ini mampu menunjukkan penurunan luas karhutla yang menurun signifikan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2019 meskipun memiliki indeks El Nino yang lebih tinggi,” ungkap Thomas.
Thomas menjelaskan bahwa dalam upaya pengendalian karhutla tidaklah terlepas dari tantangan dan rintangan. Salah satunya yaitu lokasi terjadinya karhutla yang sulit dijangkau seperti yang terjadi di Desa Jungkal, Ogan Komering Ilir (OKI) yang berupa kebakaran bawah pada lahan gambut sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kebakaran permukaan. Karhutla berhasil dipadamkan setelah pemadaman selama 67 hari oleh Manggala Agni bersama para pihak.
“Tantangan lain yaitu keterbatasan persediaan air yang menunjukkan seberapa hebat tim dan peralatan yang digunakan, proses pemadaman tidak akan optimal. Restorasi gambut melalui 3R yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan air, salah satunya melalui kanal blocking,” tambah Thomas.
Thomas menegaskan perlunya dorongan adanya regulasi untuk pengendalian karhutla di lahan yang tidak produktif dan tanah terlantar dengan melakukan kolaborasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menertibkan para pemilik lahan.
“Terkait pendanaan, terdapat biaya tidak terduga yang dapat digunakan ketika status siaga darurat suatu wilayah telah ditetapkan. Sampai saat ini Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 13/3 - 30/11/2024 dengan kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga yaitu Kabupaten Dumai, Siak dan Bengkalis. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan belum menunjukkan eskalasi karhutla yang signifikan, tetapi tetap perlu kesiapsiagaan,” terang Thomas.
Thomas menekankan bahwa langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan akan terus dilakukan. Inilah yang menjadi solusi permanen, yang terdiri dari analisis cuaca dan iklim, pengendalian operasional yang meliputi manajemen satgas pengendalian karhutla, patroli pencegahan karhutla, hingga penegakan hukum, serta pengelolaan landscape khususnya pada lahan gambut. Langkah tersebut harus terus dilakukan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) yang saat ini dilakukan penjadwalan kembali sesuai dengan hasil analisis cuaca dan iklim oleh BMKG.
Rapat kerja ini diadakan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Sumatera. Rapat kerja dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat. Para peserta membahas berbagai isu terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Sumatera, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim.