---

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Perhitungan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) dari Citra Satelit di Daerah Istimewa Yogyakarta (19-21/06/2024). Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai, Manggala Agni, dan para pihak dalam menghitung luas karhutla di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Israr Albar, Kapala Sub Direktorat Penanggulangan Karhutla mewakili Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam sambutannya menyampaikan kejadian karhutla di Indonesia pada tahun 2015 memberi pelajaran agar Indonesia memiliki metode perhitungan luas karhutla. Saat ini perhitungan luas karhutla telah mengacu pada Perdirjen PPI No.P.11/PPI/PKHL/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknis Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan. Sejak tahun 2017 Direktorat PKHL secara berkelanjutan menghitung luas karhutla di Indonesia berdasarkan interpretasi citra satelit berkolaborasi dengan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH), Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

“Melalui Bimtek Perhitungan Luas Karhutla ini nantinya diharapkan Balai Pengendalian Perubahan Iklim, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK dan dinas daerah di tingkat provinsi dapat menghitung luas karhutla di wilayahnya masing-masing dengan supervisi dan validasi oleh Direktorat PKHL. Data yang dihasilkan dari kegiatan perhitungan luas karhutla akan dijadikan dasar perhitungan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan. Selain itu, kegiatan bimtek ini mendukung pencapaian pengurangan deforestasi dan degradasi lahan melalui kegiatan penguatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan karhutla,” jelas Israr.

Haryo Pambudi, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, menyampaikan bahwa melalui Bimtek Perhitungan Luas Karhutla, para pemangku kawasan di tingkat daerah dapat menjadi sub-produsen data, mempercepat perilisan data indikatif luasan karhutla, serta nantinya dapat memiliki solusi spesifik pengendalian karhutla sesuai karakteristik kawasannya masing-masing. Ketersediaan data series luas kebakaran hutan dan lahan ini juga menjadi acuan untuk memperkuat anggaran pencegahan karhutla maupun anggaran dukungan pemadaman karhutla.

Bimtek Perhitungan Luas Karhutla ini diselenggarakan terutama untuk meningkatkan kapasitas personil di tingkat provinsi dalam mengidentifikasi dan menghitung luas karhutla dari citra satelit sehingga akan mempercepat langkah penanganan karhutla dan memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat regional.

Damayanti Ratunanda, Direktur Penyaluran Dana BPDLH, dalam sambutannya menyampaikan melalui pendanaan BPDLH dalam Project REDD+ RBP GCF Output 2 tahun 2024 diharapkan terus memperkuat kebijakan dan peran sektor kehutanan dalam mencapai target NDC, menuju FOLU-Net-sink 2030 dan Net-Zero Emission 2060. Adapun Bimtek Perhitungan Luas Karhutla ini diselenggarakan terutama untuk meningkatkan kapasitas SDM teknis pada UPT tingkat provinsi dalam mengidentifikasi dan menghitung luas karhutla dari citra satelit sehingga akan mempercepat langkah penanganan karhutla dan memperkuat upaya mitigasi serta pengurangan emisi karbon di tingkat tapak.

“Kegiatan penanggulangan karhutla melalui Bimtek Perhitungan Luas Karhutla di Provinsi Riau, Sulsel, Bali, dan DIY harapannya dapat terus memperkuat kebijakan dan peran sektor kehutanan dalam mencapai target NDC, menuju FOLU-Net-sink 2030 dan Net-Zero Emission 2060,” imbuh Damayanti.

Selain dari Direktorat PKHL, narasumber juga berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Materi yang diberikan meliputi informasi geospasial tematik (IGT) bidang karhutla, data satelit penginderaan jauh dan aplikasinya untuk pemetaan bekas karhutla, penyediaan data penginderaan jauh untuk pemetaan areal bekas karhutla, pemetaan areal bekas karhutla dengan metode interprestasi manual dan digital, prosedur dan mekanisme berbagi data penginderaan jauh, serta praktik identifikasi areal karhutla dari citra satelit.

Bimtek perhitungan luas karhutla dilaksanakan secara intensif selama tiga hari mengupas materi dan praktik mulai dari aspek kebijakan data, penyediaan informasi, hingga teknik pemetaan area karhutla dari citra satelit bagi Dinas Daerah lingkup DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah peserta bimtek 16 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 2 perempuan. 

Personil UPT KLHK yang terlibat berasal dari Seksi Wilayah II Balai PPI Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, BKSDA Yogyakarta, Balai TN Gunung Merapi, BBKSDA Jatim, Balai TN Baluran, Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru, BKSDA Jateng, dan Balai TN Gunung Merbabu. Adapun personil dinas daerah provinsi yang terlibat meliputi Dinas LHK Jateng, Dinas Kehutanan Jatim. Selain itu peserta juga berasal dari Perum Perhutani Divisi Regional Jateng dan Jatim.

Hingga saat ini, Provinsi DIY merupakan Provinsi ke-5 yang telah mendapat Bimbingan Teknis Perhitungan Luas Karhutla dari Direktorat PKHL, setelah sebelumnya bimtek juga telah diadakan di provinsi rawan karhutla yaitu di Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, Bali, dan Pontianak dengan total peserta yang telah ditingkatkan kapasitasnya dalam menghitung luas karhutla sebanyak 88 orang yang terdiri dari 72 laki-laki dan 16 perempuan.