---

Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah terus dilakukan melalui Unit Pengelola Teknis (UPT) di daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Haryo Pambudi, pada Rapat Koordinasi Pencegahan Karhutla Provinsi Jawa Tengah di Semarang (26/8/2024).

“Penguatan aksi pencegahan karhutla melalui Rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam upaya dalkarhutla di wilayah Jawa Tengah dengan menumbuhkan sinergi dan kolaborasi,” ujar Haryo.

Haryo mengungkapkan setidaknya ada enam dukungan KLHK dalam pengendalian karhutla di Provinsi Jawa Tengah, dukungan pertama melalui penyediaan data dan informasi yang dapat diakses pada Sistem pemantauan Karhutla (sipongi.menlhk.go.id) seperti pemantauan hotspot harian, luas karhutla dan emisi gas rumah kaca periode bulanan, Sistem Informasi Patroli Pencegahan Pencegahan (SIPP) Karhutla dan dan Sistem Pelaporan Pengendalian Karhutla Online (SINKRON).

“Dukungan kedua yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti bimbingan teknis penghitungan luas karhutla dengan citra satelit serta pembinaaan dan penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA),” lanjut Haryo.

Haryo menambahkan bahwa dukungan selanjutnya adalah memfasilitasi sarpras pengendalian karhutla mulai dari peralatan transportasi, peralatan mekanis, perlengkapan komunikasi/navigasi dan perlengkapan personil.

“Dukungan SDM pengendalian karhutla baik mencakup Direktorat Jenderal PPI maupun dari Direktorat Jenderal KSDAE dengan jumlah 12 personel Manggala Agni, 90 personel KKP di Jawa Tengah dan 2 Regu Brigdalkarhut Taman Nasional Gunung Merbabu yang selalu siap siaga dalam kegiatan dalkarhutla,” imbuh Haryo.

Untuk mendukung aksi pencegahan di tingkat tapak, Haryo mengatakan bahwa telah melaksanakan patroli pencegahan karhutla di 4 posko desa yang rawan karhutla di wilayah Jawa Tengah.

“Dukungan keenam atau yang terakhir yaitu melalui pengawasan pengawasan pengendalian karhutla di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 849 tentang Tim Pengawasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2024,” jelas Haryo. 

Tidak lupa, Haryo menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergitas para pihak pemangku kepentingan untuk terus ditingkatkan, dan saling bahu membahu, untuk menjaga langit biru bebas secepatnya.

Rakor dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kabalai PPI JBN mewakili Dirjen PPI, Kepala Perum Perhutani Divre Jawa Tengah, para Kepala KPH, perwakilan UPT KLHK lingkup Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Dit. PKHL, perwakilan BMKG, dan MPA.