---

KLHK melakukan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk mendampingi dan menyatukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan upaya dalkarhutla. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Gubernur Provinsi NTT, Kupang (13-11/9/2024).

Haryo Pambudi, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, mengungkapkan pengawasan dilaksanakan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 849 Tahun 2024 tentang Tim Pengawasan Pengendalian Karhutla Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla dengan citra satelit periode 1 Januari-31 Juli 2024, luas karhutla di Prov. Nusa Tenggara Timur sebesar 36.675,64 ha dan periode yang sama tahun 2023 (masa El Nino) sebesar 28.794,53 ha atau terjadi kenaikan sebesar 27,37%, Hingga Bulan Agustus 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama provinsi dengan luas hutan kebakaran dan lahan paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 62.396,37 Ha,” jelas Haryo. 

Haryo mengungkapkan program ini dilaksanakan untuk merespons tingginya luas karhutla dan mengantisipasi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Pada tahun 2023 lalu, Tim Supervisi Pengendalian Karhutla yang dipimpin oleh Staf Khusus Merteri LHK Bid. Media Komunikasi LHK melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur menghasilkan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan suatu solusi permanen pengendalian karhutla di NTT. 

Andriko Noto Susanto, Pejabat (Pj) Gubernur NTT, mengungkapkan pengawasan ini sangat penting karena termasuk kegiatan untuk menjaga bumi. Selama ini, kami hanya mengambil, menggunakan, dan membuang. 

“Dalam konteks ekonomi sirkular sebetulnya tidak boleh karena polo-pola seperti itu adalah pola-pola pembangun dengan menyakiti bumi yang akan berdampak pada keruksakan bumi,” jelas Andriko.

Jhonny Siahaan, Staf Khusus Menteri LHK Bidang Media Komunikasi LHK mengungkapkan pertemuan ini untuk memulai tindak hasil lanjut rekomendasi Rakor Dalkarhutla 2023 lalu, kendala yang menghadang dan langkah solusi yang dilakukan.

“Kita sudah mengunjungi lapangan kemarin areal terbakar dekat Lanud hal ini perlu antisipasi lebih karena dekat dengan areal vital bandara. Perlu diantipasi penanggulangan karena luas karhulta NTT pada tahun 2024 lebih tinggi pada periode yang sama pada tahun 2023,” terang Jhonny.

Selain rapat bersama Pj Gubernur NTT, Tim Supervisi juga melakukan kunjungan ke areal kebakaran di TWA Bipolo, Kabupaten Kupang. Penanama bibit mangrove di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dan penanama bibit rhizophora yang telah dikembangkan oleh Paus Fransiskus.

Pengawasan pengendalian karhutl dihadiri oleh Staf Khusus Menteri LHK Bidang Media Komunikasi, TAM LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda dan Pramuka, Kadis LHK NTT, Kepala Balai Besar KSDA NTT, Kalaksa BPBD Provinsi NTT, Kepala Balai PPI JBN, Kepala Balai TN Matalawa, Danrem Wirasakti, Kapolda NTT, BMKG, Kejaksaan Tinggi NTT, Dit PJLKK KLHK, dan UPT Lingkup KLHK Prov. NTT.