---

Tim Supervisi Pengendalian Karhutla KLHK untuk Provinsi Maluku mengambil langkah preventif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan para pihak dalam penanggulangan karhutla. Pengawasan pengendalian karhutla dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen (BSI) didampingi Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) di Kota Ambon, 3/10/2024.

Sadali, Pejabat Gubernur Maluku, menyampaikan apresiasinya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Maluku. Dia berharap acara hari ini bisa menghadirkan rumusan-rumusan kebijakan strategi yang bisa diimplementasikan di tingkat tapak. 

“Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan dampak negatif dan luar biasa. Terlebih lagi saat akan memasuki musim kemarau. Sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan bersama,” tegas Sadali.

“Mengantisipasi kejadian karhutla di Maluku, kami telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,” imbuh Sadali.

Sadali mengingatkan masalah terbesar dalam pengendalian karhutla di Maluku adalah aksesibilitas karena Maluku merupakan provinsi kepulauan. Kami mendorong kemampuan lokal dalam menghadapi karhutla secara mandiri. Menjadi keharusan untuk memperbanyak KKP dan meningkatkan kemampuannya dalam pengendalian karhutla.

Pengawasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan sesuai Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menunjuk dan memerintahkan Tim Pengawasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk turun ke lapangan dalam rangka percepatan upaya pengendalian karhutla di masing-masing wilayah provinsi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.502/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tim Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023. Supervisi di Maluku dilaksanakan oleh Ary Sudijanto, Kepala BSI KLHK didampingi Thomas Nifinluri, Direktur PKHL.

Ary mengungkapkan apresiasinya kepada instansi dan lembaga terkait dalam upaya pengendalian karhutla di Maluku. Menteri LHK memerintahkan untuk melakukan pematauan karhutla di Maluku dan Maluku Utara yang merupakan daerah dengan kejadian karhutla cukup tinggi pada tahun ini. Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan pemantauan di lokasi taman nasional dan lokasi wisata agar ditingkatkan pengamanannya terutama dari kebakaran hutan dan lahan.

Ary mengajak semua pihak untuk berpartisipasi. Terutama masyarakat karena masyarakat selain korban dari dampak kabut asap juga bisa membantu pengendalian karhutla.

“Meski tidak punya Manggala Agni di Maluku dan Maluku Utara, di sini kita sudah membentuk 301 Masyarakat Peduli Api (MPA). Pembentukan dan penguatan MPA harus terus dilakukan untuk menekan terjadinya karhutla di Provinsi Maluku,” jelas Ary.

“Sehubungan dengan antisipasi kejadian karhutla musim kemarau pada bulan Oktober serta untuk mengetahui tindak pengendalian karhutla di wilayah Maluku lanjut kami melakukan pengawasan pengendalian karhutla. Tujuan kami adalah mengajak semua pihak untuk meningkatkan upaya-upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak dapat berjalan efektif, efisien dan kolaboratif guna meminimalisir risiko dan kerugian dampak karhutla,” jelas Ary.

Pada kesempatan selanjutnya, Ary mengungkapkan kejadian karhutla di Maluku mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kejadian karhutla pada tahun 2019 dan 2023. Luas karhutla Maluku sampai dengan Agustus 2024 adalah 6.475,25 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 kejadian karhutla pada tahun ini mengalami penurunan 43,81% (2,836 Ha).

Ary menyampaikan melalui kesadaran dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan bahwa upaya pengendalian karhutla yang sedang berlangsung dapat membawa hasil positif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem Maluku.

Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Maluku tahun 2024 dihadiri oleh Pejabat Guburnur Provinsi Maluku, Kepala Badan Standardisasi Instrumen, Panglima Komando Daerah Militer XV / Pattimura, Komandan TNI AU Lanud Pattimura, Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Pattimura Ambon, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktur Pencegahan Dampai Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Ditjen PKTL, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK Wilayah Maluku. Pada acara koordinasi ini juga dilaksanakan pemaparan dari Kepala BMKG Provinsi Maluku, Kepala BPBD Provinsi Maluku, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dilanjutkan dialog dengan para peserta.