---

Pemerintah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Peluncuran desk ini sekaligus juga bersamaan dengan diluncurkannya Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan di Kantor Menko Polkam, Jakarta (13/3/2025). 

Budi menjelaskan untuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. 

"Untuk kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan prediksi dari BMKG, meskipun saat ini beberapa wilayah masih mengalami musim penghujan, namun di beberapa wilayah sudah mulai ada beberapa titik panas atau hotspot, dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan," katanya.

Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berharap, dengan ada desk ini, sebagaimana perintah Bapak Presiden, Indonesia bisa mencapai zero karhutla, dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan semakin baik, karena karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan regional kita. Hal ini butuh kolaborasi, sinergisitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menko Polkam dan jajaran, serta para pimpinan kementerian/ lembaga, TNI, POLRI dan Kejaksaan Agung, serta para gubernur atas fasilitasi dan kerjasama yang telah terbangun dengan baik sampai dengan saat ini, khususnya dalam upaya pengendalian karhutla.

"Peluncuran Desk Koordinasi Penanganan Karhutla menjadi momentum sekaligus modalitas bangsa dalam menghadapi triple planetary crisis yaitu perubahan iklim (climate change), pencemaran dan kerusakan lingkungan (environmental degradation and pollution) dan kehilangan biodiversity (biodiversity lost),” ujarnya.

Raja Juli menjelaskan bahwa Indonesia pernah mengalami karhutla terbesar pada pada tahun 1984, 1997 dan 1998. Selanjutnya selama kurun 10 tahun terakhir karhutla besar juga terjadi pada masa kemarau kering tahun 2015, 2019, dan 2023. Belajar dari pengalaman panjang penanganan karhutla di Indonesia, terus dikembangkan Solusi pencegahan permanen karhutla yang terdiri dari: analisis cuaca dan wilayah, manajemen operasi kebencanaan karhutla, dan manajemen lanskap gambut. 

"Dalam periode 2019–2024, tren luas karhutla menunjukkan penurunan yang signifikan. Luas karhutla tahun 2024 menurun sebesar 77% dibandingkan baseline tahun 2019.  Keberhasilan Pengendalian Karhutla ini ini dapat dicapai berkat kerjasama dan kolaborasi lintas sektor, pusat dan daerah," tegasnya.